bpjs1

Manipulasi Laporan Gaji ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya?

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan sekitar 70 persen perusahaan milik pemerintah (BUMN) belum terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan karena adanya manipulasi data gaji pegawai yang diserahkan ke BPJS ketenagakerjaan oleh perusahaan-perusahaan plat merah itu.

(0 Comment)
BPJS.

Perusahaan Tak Ikut BPJS, Denda Rp1 Miliar Menanti

Pemerintah akan memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah memberi tenggat waktu hingga 1 Januari 2015.

(0 Comment)
ahok1

Ahok: UMP DKI Jakarta 2015 Naik 10 Persen

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2015 yang diminta oleh kaum buruh  Rp 3,7 juta tidak akan dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan nilai hasil dari rapat sidang pengupahan untuk kebutuhan hidup layak (KHL) tidak mencapai angka itu.

(0 Comment)
UMP

19 Provinsi Telah Tetapkan UMP 2015

Sebanyak 19 provinsi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2015 sedangkan 10 provinsi masih membahas besaran UMP termasuk Jakarta dan empat provinsi tidak menetapkan besaran UMP, melainkan hanya upah minimum kabupaten-kota (UMK).

(0 Comment)
BPJS

Ingat! Tak Daftarkan Pegawai ke BPJS Bisa Dipenjara dan Denda Rp 1 M

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gambir, Jakarta Selatan melakukan sosialisasi 160 perusahaan untuk mendaftarkan pegawainya.

(0 Comment)
menperin

Menperin Beri Sertifikat Keamanan ke 49 Perusahaan

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyerahkan Sertifikat Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) kepada 49 perusahaan industri dan 14 kawasan industri. Penyerahan sertifikat tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Perindustrian Nomor 466 tahun 2014.

(0 Comment)
kemenakertrans

4 Kementerian Dukung Penghentian Diskriminasi di Tempat Kerja

Sebanyak 4 kementerian sepakat mendukung upaya-upaya mempercepat penghentian segala bentuk diskriminasi di tempat kerja yang masih banyak terjadi di berbagai perusahaan dan lembaga di Indonesia.

(0 Comment)
muhaimin

ILC Apresiasi Upaya Indonesia Hapus Diskriminasi Upah dan Jabatan

Pemerintah Indonesia mendapatkan apresiasi dalam pembahasan-pembahasan perkembangan ketenagakerjaan di tingkat komite yang telah dilakukan selama Sidang 103rd Session of the International Labour Conference (ILC)

(0 Comment)