Muhaimin : 417 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMP tahun 2014

minister-of-manpowers-and-transmigration-muhaimin-iskandar-file-photo-_121114190820-295Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 6 Januari 2014, tercatat sebanyak 417 perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum provinsi (UMP) tahun 2014. Kebanyakan perusahaan yang mengajukan merupakan perusahaan padat karya yang bergerak di usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan.

Jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UM ini menurun bila dibandingkan tahun 2013. Tahun lalu jumlahnya perusahaan yang mengajukan mencapai 949 perusahaan dan yang disetujui penangguhannya oleh gubernur mencapai 489 perusahaan.

”Kita minta para Gubernur dan Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat untuk melakukan proses pendataan, verifikasi dan pengecekan administrasi persyaratan ijin penangguhan secara cermat dan teliti terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan,”kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Selasa (7/1).

Sebanyak 417 perusahaan yang mengajukan penangguhan upah terdiri dari 50 perusahaan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, 214 Perusahaan asal Jawa Barat, 46 Perusahaan asal Jawa Timur dan 101 Perusahaan asal Banten.

Sedangkan 6 perusahaan asal DI Yogyakarta telah mengajukan ijin pelaksanaan sebanyak 4 (empat) perusahaan disetujui dengan SK Gubernur dan 2 (dua) perusahaan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Muhaimin mengatakan Proses persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014 sampai saat ini masih terus dilakukan oleh gubernur dan dinas-dinas tenaga kerja setempat. “Yang perlu ditekankan dalam pembahasan penundaan pelaksanaan UMP oleh para Gubernur adalah upaya-upaya agar tidak terjadi PHK terhadap pekerja/buruh, terutama di sector padat karya dan aktivitas produksi perusahaan tetap berlangsung,”kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan setelah penetapan upah minimum, apabila ada perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kenaikan upah minimum tersebut, maka dapat mengajukan permohonanpenangguhan pelaksanaan upahminimum sesuai ketentuan.(Kepmen) No : 231 /Men/2003 Tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Dalam Kepmen tersebut disebutkan pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukanpenangguhan pelaksanaan upah minimum. Permohonan diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

“Namun permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui kesepakatan bipartite dan memenuhi persyaratan lainnya, kata Muhaimin.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir.

Selain itu syarat lainnya, permohonan itu harus dilengkapi salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja/buruh, jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaanupah minimum serta perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran terkini.

Utamakan Dialog di Perusahaan Dalam proses pengajuan penundaan pelaksanaan UMP 2014, kata Muhaimin, perusahaan dan serikat pekerja harus mengedepankan dialog untuk mencapai kesepakatan dalam forum Bipartite di tingkat perusahaan.. “ Kesepakatan bipartit ini menjadi syarat khusus agar proses penangguhannya dipercepat dan dipermudah, terutama bagi sektor padat karya, “kata Muhaimin .

Muhaimin meminta setiap masalah yang timbul antara pengusaha dan pekerja agar dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dalam forum lembaga kerjasama (LKS) Bipartit di masing-masing perusahaan.

“Bila terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan dalam hubungan kerja, termasuk masalah upah, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu secara bipartit antara pengusaha dan pekerja, “kata Muhaimin.

Tapi, Muhaimin pun meminta agar pengusaha yang mampu melaksanakan UMP tahun 2014 ini segera dilakukan jangan ditunda-tunda. “ Bagi para pengusaha yang mampu membayarkan UMP sesuai dengan ketentuan harus segera melaksakan kewajibannya kepada para pekerja /buruh dan jangan ditunda-tunda lagi, Kata Muhaimin.

Industri padat karya memang perlu mendapat perhatian khusus karena memang rentan terkena dampak kenaikanupah minimum yang naik secara signifikan. Apalagi sebagian industri padat karya yang bergerak di bidang usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan itu banyak menyerap tenaga kerja dan mempunya kemampuan yang bervariasi.

Jumlah perusahaan sector padat karya yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil , alas kaki dan indutri adalah 2.510 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh seluruhnya adalah 1.593.792 orang.

Perusahaan tekstil dan produk tekstil yang perlu mendapat perhatian khusus antisipasi dampak kenaikan upahminimum mencakup serat fiber, pemintalan/benang, pertenunan dan rajutan, pencelupan, printing, cap dan bordir serta garment baju, calana, kaos, kaos kaki, dasi dll).

Sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang alas kaki adalah perusahaan sandal dan sepatu sedangkan industry mainan adalah boneka, robot dan mobil-mobilan.

Pusat Humas Kemnakertrans

Leave a Reply