Muhaimin Pastikan Tidak Ada PHK Massal di Kawasan Industri Jakarta dan Sekitarnya

Muhaimin Pastikan Tidak Ada PHK Massal di Kawasan Indsustri Jakarta dan SekitarnyaMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar membantah adanya penutupan perusahaan-perusahaan di kawasan-kawasan industri di Jakarta dan sekitarnya yang menyebabkan aksi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) massal terhadap pekerjanya diakibatkan faktor kenaikan upah.

Hingga saat ini, kata Muhaimin, Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah belum menerima adanya laporan maupun pengajuan ijin dari perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya dalam waktu dekat ini

“Hingga saat ini, kita pastikan belum mendapat laporan mengenai adanya PHK di kawasan-kawasan industri seperti di Cakung. Karena kalau akan melakukan PHK kan harus melaporkan dan mengajuan ijin terlebih dahulu. Tapi Nanti kita cek ulang lagi masalah ini, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers Humas Kemnakertrans di Jakarta pada Selasa (20/8).

Hal tersebut diungkapkan Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai memberikan ceramah umum kepada mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura di Jawa Timur, selasa siang tadi.

Muhaimin mengatakan kalau memang masalah upah memberatkan perusahaan, maka salah satu solusi yang diambil adalah relokasi perusahaan ke wilayah di luar Jakarta yang masih memiliki aturan upah yang lebih murah.

“Kalau memang faktornya soal upah, tentu relokasi ke luar Jakarta adalah pilihan. Jakarta memang hanya untuk industri besar. Sedangkan untuk industri padat karya mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur lebih cocok,”kata Muhaimin

Dikatakan Muhaimin,dengan pertimbangan upah sebagai salah satu faktor, pemerintah mempunyai berencana akan menggeser posisi-posisi strategis lokasi perusahaan sehingga pengumpulan lokalisasi industri sesuai dengan basis produksi dapat terwujud.

“Untuk sektor padat karya memang ada usulan untuk dikumpulkan pada satu tempat yang tentu pengupahannnya lebih murah dan jelas berbeda dengan sektor-sektor industri besar. Bagi pemerintah yang penting tidak ada PHK, Kata Muhaimin.

Namun Muhaimin memastikan terjadi belum adanya penutupan perusahaan yang mengakibatkan PHK bagi pekerja “Kita menunggu biasanya kalau ada penutupan kan ada PHK, PHK biasanya lapor ke kita, sampai hari ini kita belum dapatkan, “ kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin ada beberapa langkah persiapan dalam menghadapi ancaman PHK, diantaranya adanya kita tentu ada beberapa langkah diantaranya kesepahaman bipartit antara pengusaha dengan pekerjannya, penyidikan laporan keuangan dan kesehatan perusahaan.

“ Klo bicara PHK kan ada proses yang harus dijalankan, mulai dari pengurusan ijin mem-PHK, kemudian ada masa transisis, ada proses ganti upah (pesangon) dan lain-lain. Pemerintah pun nantinya berupaya melatih kembali para pekerja yang terkena PHK kemudian dicarikan lagi posisi kerja yang yang baru, kata Muhaimin.

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap pekerjanya diwajibkan melaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu.

Sesuai pasal 8 Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat- lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat keterangan: a. nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan; b. nama dan alamat pengusaha c. nama dan alamat pengurus perusahaan; d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan; e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan; f.kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. g. jumlah buruh yang akan diberhentikan.

Sumber : Pusat Humas Kemnakertrans

 

Leave a Reply